TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengamat mendesak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk memilih menteri urusan ekonomi yang punya visi kebijakan efektif dalam jangka pendek dan panjang. Kebijakan konkret ini diharapkan mampu mengantisipasi ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi ke bawah lima persen di tengah bayang-bayang risiko resesi ekonomi global.
Ekonom Bank Permata Tbk. Josua Pardede, misalnya. Ia menyebutkan tim menteri ekonomi Jokowi dalam 100 hari pertama pemerintahan harus melakukan harmonisasi kebijakan agar mampu menjaga konsumsi rumah tangga tetap tumbuh kuat dan menarik investasi.
Pemerintahan Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai 5,2 persen, meskipun ekspor dan investasi Indonesia tertekan sepanjang tahun. Pada kuartal II 2019, ekonomi Indonesia baru tumbuh 5,05 persen.
"Perlu melakukan harmonisasi kebijakan ekonomi sedemikian sehingga dapat memprioritaskan kebijakan jangka pendek dalam rangka mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran lima persen di tengah tren perlambatan ekonomi global," kata Josua, Senin, 21 Oktober 2019.
Tim ekonomi Jokowi-Ma'ruf, ujar Josua, juga harus menyiapkan kebijakan jangka pendek quick win untuk memperkuat kinerja ekspor nonmigas. Salah satu caranya adalah memperluas pasar ekspor dan tidak hanya mengandalkan pasar ekspor Cina. "Menteri ekonomi perlu membangun hubungan dagang dengan negara-negara nontradisional dalam jangka pendek sembari mendorong percepatan hilirisasi industri domestik."
Selain itu, tim menteri ekonomi juga perlu mengurangi konsumsi impor barang final dengan cara meningkatkan permintaan terhadap barang final produksi dalam negeri yang dapat didorong dengan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
